TOPIKBMR.NEWS BOLMUT– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Utara (Bolmut) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019, yang diumumkan melalui Video Conference, Senin (11/05/20)
WTP merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
WTP adalah kewajiban minimum karena pengelolaan anggaran harus memenuhi tiga unsur yaitu transparansi, bertanggungjawab dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Video conference diruang rapat Bupati, dipimpin langsung oleh Bupati Bolmut Depri Pontoh, Didampingi wakil Bupati Amin Lasena, ketua DPRD Frangky Chendra, Sekda Bolmut Asripan Nani, Asisten Sekda, Kepala Badan (Kaban) Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bolmut Sirajuddin Lasena, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam video conference ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi, pimpinan DPRD Sulut, kepala daerah, pimpinan DPRD Kabupaten dan Kota se Sulut.
“Raihan opini WTP ini merupakan hasil kerja kita semua. Adapun berbagai tantangan yang muncul alhamdulillah hari ini terjawab dengan baik dengan kita meraih opini WTP,”ujar Bupati Bolmut Depri Pontoh.
Lanjut Bupati, jangan pernah kendor, jangan mundur. “Kita tetap kerja, tetap kordinasi dilakukan. Saya mengucapkan terimakasih kepada pihak terkait, pemerintah daerah, bersama DPRD dan masyarakat atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,”katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP dari BPK RI. (BUY)
