TOPIKBMR.NEWS,KOTAMOBAGU– Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu akan mendirikan posko penjagaan di setiap perbatasan Kota Kotamobagu dengan Daerah tetangga, guna mengawasi perlintasan orang-orang dan kendaraan yang masuk ke Kotamobagu.
Hal ini menindaklanjuti, kesepakatan seluruh Kepala Daerah di Bolmong Raya (BMR) untuk menjaga akses masuk ke wilayah BMR.
Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara mengatakan, bahwa yang akan didirikan adalah posko penjagaan dan bukan posko skrining. “Di Kotamobagu sendiri, saya sudah meminta untuk mendirikan posko penjagaan di wilayah perbatasan, sekali lagi posko penjagaan dan bukan posko untuk screening, yang difungsikan untuk mengawasi perlintasan orang-orang yang masuk ke Kotamobagu. Ingat perlintasan orang, dan bukan barang atau logistik lainnya.,” kata Walikota, Rabu (8/4/2020) kemarin kepada awak media.
Pun, Wali Kota meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kotamobagu melaksanakan rapat dengan pemilik jasa angkutan penumpang guna membahas hal tersebut.
“Saya sudah meminta Dishub Kotamobagu untuk rapat bersama pemilik jasa angkutan penumpang guna membahas hal ini, terutama memberikan penegasan bahwa setiap kendaraan angkutan penumpang yang baru tiba di Kotamobagu, wajib diarahkan ke Puskesmas Motoboi Kecil untuk dilakukan screening, dan wajib mengikuti protokol penanganan Covid Pemkot Kotamobagu, jika tidak maka sanksi tegas akan kami berikan,” ungkap Wali Kota.
Sementara, Kepala Dishub Kotamobagu, Nasli Paputungan kepada TopikBMR.news, Kamis (9/4/2020) mengatakan, untuk pendirian posko penjagaan diwilayah perbatasan, masih dibahas dengan tim gugus tugas penanganan Covid-19. “Pendirian posko masih sementara dirapatkan dengan tim gugus tugas. untuk keputusannya, akan ditanya ke Sekretaris gugus tugas. Namun, terkait dengan angkutan penumpang, kami menekankan untuk pembatasan penumpang di dalam kendaraan dan harus menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker dan lain-lain,” ujar Nasli Paputungan
(Tri)
