topikbmr.co BOLTIM – Buntut terkendala anggaran, Pencanangan kampung Keluarga Berencana (KB) rutin setiap tahun, bakal tidak dilaksanakan tahun ini.
Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DPPKB), Ahmad Mulyadi mengaku, tidak ada pencanangan kampung KB tahun ini.
“Tahun ini program pencanangan kampung KB tidak ada, sebab tidak ada anggaran dari pemerintah pusat,” ungkap Muliyadi. Senin (15/7)
Menurutnya, sejak tahun 2016 hingga kini desa yang dicanangkan menjadi kampung KB sebanyak 13 desa.
“Sudak 13 desa yakni Desa Motongkad Selatan, Buyandi, Togid, Bulawan, Motongkad Baru, Dodap Pantai, Moonow, Bukaka, Loyow, Iyok, Jiko Port, Jiko Belangga dan Desa Mooat,” sebutnya.
Ia juga menjelaskan, program kampung KB bertujuan meningkatkan sektor pendidikan, kesehatan dan sosial.
“Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), menurunkan angka kemiskinan, jumlah peserta KB meningkat dan menekan angka kematian ibu dan anak. Dalam melaksanakan penyuluhan, petugas penyuluh KB memberikan wawasan kepada pasangan usia subur baik wanita atau pria, dalam merencanakan keluarga berkualitas yakni dua anak cukup,” urainya
Lanjutnya, pecanangan menelan anggaran Rp5 juta hingga Rp15 juta setiap desa.
“Untuk tahun ini anggaran program kampung KB tidak ada, hanya anggaran penyuluhan di 80 desa sebesar Rp1,1 miliar dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Keluarga Berencana, DPPKB, Julius Sanding mengaku, program kampung KB dihentikan oleh pemerintah pusat sehingga daerah tidak lagi menerima transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program kampung KB tahun ini. “Sudah tidak ada anggaran program,” katanya.
Selain itu, pihaknya masih kekurangan petugas KB di wilayah kecamatan.
“Dari tujuh kecamatan, tinggal Kecamatan Tutuyan yang belum ada petugas KB. Kita sudah menyurat ke provinsi untuk permintaan petugas KB,” tutupnya. (Iki)
