TOPIKBMR.NEWS,MINUT– Gandeng Lembaga Pengembangan Kesatuan Nasional Independen (LPKNI), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Bolaang Mongondow Timur (Boltim) sukses menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek), peinngkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset desa, serta pengembangan Desa wisata.
Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Paradise Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, selama 3 (tiga) hari mulai sejak 28-30 Oktober yang diikut sertakan oleh Kepala Desa berserta Aparat Perangkat desa se-Boltim.
Bimtek yang menghadirkan pemateri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Polres Boltim dan Staf Khusus Bupati Boltim,serta melibatkan seluruh Sangadi serta Aparat Desa Se-kabupaten Boltim Sebagai Peserta.
Melalui kesempatan itu,Direktur Eksekutif LPKNI, Julia Putri Noor mengatakan, pihaknya dalam menggelar kegiatan tersebut menggandeng Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
“Kegiatan ini berdasarkan surat Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, Nomor 140/4044/BPD tentang rekomendasi peningkatan kapasitas SDM,” ujar Julia.
Lanjut Julia mengatakan, undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi langkah utama dalam mewujudkan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejateraan maupun layanan kepada masyarakat.
“Dengan mengedepankan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel berdasarkan kewenganan desa,” tandasnya.
Sembari Plt. Kepala DPMD Boltim, Herlina Damopolii mengatakan, dirinya memberikan apresiasi kepada panitia pelaksana Bimtek yang telah sukses menggelar kegiatan tersebut.
“Apresiasi juga saya berikan kepada seluruh peserta Bimtek yang telah mengikuti kegiatan ini dengan serius,” ungkap Herlina, yang didampingi oleh Kepala Bidang DPMD, Rusli Dajoh.
Sementara itu, Bupati Sam Sachrul Mamonto melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim, Sonny Warokka, saat menutup kegiatan Bimtek tersebut mengatakan, kegiatan bimtek ini sangat penting, mengingat peran yang cukup besar dari sangadi dan perangkat desa dalam mengelola anggaran dan aset desa.
“Mengelolah desa bukanlah hal mudah. Apalagi kita tahu bersama anggaran yang dikelola tiap desa sangat besar. Sehingga itu perlu ada Bimtek seperti ini, agar pengelolaan anggaran desa bisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandas Warokka. (Ndet)
