TOPIKBMR.CO BOLTIM –Tahapan Pemilihan Umum serentak Kepala Dearah Gubernur, Bupati, dan Walikota mulai bergulir, namun sejumlah daerah belum menemui titik temu pembahasan anggaran. Salah satunya di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), yang hingga hari ini belum ada kesepakatan antara Penyelenggara pemilu dan pemerintah Terkait Anggaran Hibah daerah.
Sehingganya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), memastikan jika tahapan pilkada bakal tak diawasi.
Komisioner Bawaslu Boltim Susanto Mamonto Kordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubal kepada median ini, usai pembahasan anggaran di Kantor DPR Boltim. Dikatakannya, pemerintah dan Penyelenggara dalam hal ini Bawaslu, belum ada titik temu terkait pembahasan anggaran pemilihan kepala daerah.
“Sampai hari ini anggaran untuk Pilkada belum jelas, sebab hasil pembahasan dengan tim TAPD dan DPR belum menemui kesepakatan,” kata mantan wartawan ini.
Lanjutnya, salah satu penyebab tidak berjalanya pilkada sesuai dengan jadwal atau tahapan, berada pada konteks alokasi anggaran yang tidak memadai sesuai perencanaan.
“Ada banyak tahapan pilkada yang harus kami awasi, ada banyak anggaran yang dibutuhkan untuk jajaran pengawas kecamatan, Pengawas Desa, dan Pengawas TPS, ketika anggaran di pasung, maka ototmatis proses pengawasan juga tidak maksimal,” Ujar Santo sapaan akrabnya.
Ia juga menambahkan, Pihaknya beberapa kali telah melakukan audiens dengan pemerintah dan DPR, namun hasilnya tidak sesuai harapan dan perencanaan.
“Pilkada di Boltim belum siap, sebab minimnya dukungan pemerintah terhadap penyelenggara. Pada hari Selasa 8 Oktober, Bawaslu bersama DPR dan tim TAPD kembali membahas anggaran, namun lagi lagi yang diusulkan oleh kami, tidak di indahkan,” tukasnya
Hal senada disampaikan, anggota Bawaslu Boltim Hariyanto SE Kordinator Divisi Hukum Penindakan Penanganan Pelanggaran dan sengketa menyebutkan, jika minimnya anggaran hibah yang nantinya akan tersalur di Bawaslu akan menimbulkan efek tidak maksimalnya kerja kerja Bawaslu.
“maksimal atau tidaknya proses pengawasan pilkada bergantung pada post anggaran yang di berikan ke kami, sebab ada banyak pembiayaan ke jajaran panwascam serta kegiatan kegiatan teknis lain,” . jelasnya
Sementara itu, Ketua Bawaslu Boltim Harmoko Mando S.Hut mengatakan, Bawaslu bisa rekomendasi pilkada boltim ditunda, terkait dgn minimnya alokasi anggran NPHD di dua lembaga penyelengara Bawaslu dan KPU, ini berpengaruh pada kerja2 pengawasan serta kerja teknis lainya.
“sehubungan dgn pernyataan bupati boltim dalam rakor wilayah KPU sesulut dimana orang no 1 di Boltim ini menyatakan dalam sambutanya bahwa jika bawaslu tidak mau menerima anggaran yg telah di alokasi oleh pemda maka nanti pemda yang akan melakukan pengawasan. Terkait hali ini kami Bawaslu melakukakn pengawasan bukan karena keinginan personal tetapi amanah uu lah yang memberikan tangung jawab kepda kami secara lembaga untuk mengawasi jalanya proses pengawasan dalam pilkada serentak tahun ini,” Tutup Okom
Diketahui anggaran yang di usulkan Oleh Bawaslu boltim kepada pemerintah daerah yakni 16 M namun yang diberikan oleh TAPD hanya 4,4 M dan disepakati DPRD Boltim 5,4 M. (Iki)
