topikbmr.co KOTAMOBAGU– Kegiatan Pelatihan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT), resmi digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, selama 3 hari mulai 25 hingga 27 September 2019.
Kegiatan hasil kerjasama dengan Bappenas ini, diselenggarakan di Aula Bappelibangda Kotamobagu dan diikuti seluruh OPD Kotamobagu, Rabu (25/09/2019).
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappelitbangda Kotamobagu, Ibnu Fahri Subhan, mengatakan SEPAKAT adalah perangkat untuk melakukan diagnosis secara mandiri, untuk memperoleh solusi pengentasan kemiskinan yang tepat guna dan tepat sasaran.
“Tujuannya mempertajam rencana pembangunan dan anggaran daerah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan,” terang Ibnu.
Dikatakan, Organisaai Perangkat Daerah (OPD) Kotamobagu dapat memanfaatkan data untuk kebutuhan perencanaan, penganggaran pembuatan kebijakan maupun pembangunan yang inklusif.
“Jadi bisa diketahui mana program yang menjadi skala prioritas, maupun hambatan program termasuk anggarannya, serta apakah sudah sesuai dengan visi-misi walikota, semuanya bisa dilakukan melalui SEPAKAT” jelas ibnu.
Sementara itu, Tenaga Ahli Bappenas, Muhammad Chehafudin, menjelaskan SEPAKAT merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Bappenas, tujuannya agar daerah bisa lebih fokus terhadap upaya penanganan kemiskinan.
“Kemiskinan di Kotamobagu sudah rendah yaitu sekitar 5,96 persen dibanding angka kemiskinan nasional rata-rata masih sekitar 9 persen. Tetapi, masih ada isu yang harus menjadi perhatian dan perlu ditingkatkan, salah satu contohnya sanitasi dan air Bersih,” ungkap Chehafudin.
Dijelaskannya, SEPAKAT nantinya bisa membantu dianogsa, sehingga daerah bisa lebih paham apa yang menjadi permasalahan di daerah, melalui perencaanaan yang lebih bagus untuk mengatasi permasalahan dengan cepat dan terpadu.
Selain itu lanjutnya, juga membantu Pemerintah Daerah dalam memperbaiki kualitas penganggaran dan belanja daerah, karena SEPAKAT merupakan platform yang dapat digunakan semua pemangku kepentingan untuk saling berbagi data dan informasi yang dapat memfokuskan intervensi pada sasaran yang tepat.
“Diharapkan melalui sistem SEPAKAT, belanja pemerintah daerah akan dapat menjadi lebih efektif dan efisien terkait upaya pengentasan kemiskinan,” tambah Chehafudin.(wan/her)
