Terima Kunjungan Anggota DPR RI, Wali Kota Tatong Kenalkan Wilayah Kotamobagu
TopikBMR,KOTAMOBAGU — Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kota Kotamobagu. Kunjungan Anggota Legislatif (Aleg) dari Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) ini diterima langsung Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, Rabu (11/3/2020) di rudis Walikota Kotamobagu.
Kunjungan dari Anggota DPR RI ke Kota Kotamobagu ini sudah yang kedua kali setelah Yasti Soeprejo Mokoagow yang saat itu masih Anggota DPR RI. Demikian yang dikatakan Wali Kota Tatong saat menyampaikan sambutannya. “Dan di periode ini muncul lagi Srikandi sebagai ketua komisi IX dari Sulawesi Utara, ini kebanggaan kita semua,” kata Wali Kota.
Pun, Wali Kota telah memperkenalkan wilayah Kota Kotamobagu yang merupakan daerah otonom dari Kabupaten Bolaang Mongondow yang luas wilayahnya 4080 km2. “Kotamobagu 68 km2. Alhamdulillah kemarin ketambahan luas wilayah 40 km2 sehingga sudah menjadi 108 km. Kota Kotamobagu terbagi 4 Kecamatan dengan 33 desa dan kelurahan. Meski kota akan tetapi masih ada 15 desa sehingga Dana APBD terbagi juga untuk dana desa. Penduduk Kota Kotamobagu, kurang lebih 127000 jiwa dan hidup rukun serta damai dengan berbagai etnik etnis suku agama. Bahkan tahun 2017 Kota Kotamobagu dinobatkan sebagai daerah nomor 7 paling toleran di Indonesia,” kata Wali Kota dihadapan Felly yang juga ditemani Wali Kota Manado G.S Vicky Lumentut.
Tak hanya itu, RSUD Kota Kotamobagu juga diperkenalkan kepada Felly, yang saat ini status dari rumah sakit ini adalah rumah sakit rujukan 7 daerah yang ada di Sulawesi Utara. “RSUD Kota Kotamobagu ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan penyakit tertentu. Ada 4 rumah sakit yang ditunjuk yaitu rumah Sakit profesor Kandou rumah Sakit Sam Ratulangi rumah sakit ratatotok dan rumah sakit Kotamobagu atas keputusan menteri,” ujar Wali Kota.
Sementara, Felly menjelaskan kedatangannya di Kota Kotamobagu guna mensosialisasikan program kesehatan dan program Pengawasan Obat dan Minuman (POM). “Saya bermitra dengan kementerian Kesehatan kemudian dengan kementerian tenaga kerja badan POM BKKBN BPJS tenaga kerja, BPJS Kesehatan kesehatan dan BNP2TKI. Kalau dulu BNP2TKI. Ada 7 mitra kerja kami di komisi IX,”pungkasnya.
(Tri)
