TopikBMR.Com BOLTIM ADVETORIAL -Capain terbaik dalam pegelolaan tata keuangan lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), berdasarkan evaluasi penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018, berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam evaluasi penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018.
Berdasarkan opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), diketahui setelah Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba membacakan hasil pemeriksaan di hadapan para kepala daerah di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut. Senin (27/5)
Diketahui Pemkab Boltim, kembali memperoleh opini WTP untuk ke enam kalinya sejak tahun 2014 secara berturut-turut dari BPK perwakilan Sulut. Tangga M Purba, selaku Kepala BPK RI Perwakilan Sulut menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Kabupaten Botim Tahun anggaran 2018 langsung diterima Bupati, Sehan S Landjar SH didampingi Ketua DPRD Boltim, Drs Marsaoleh Mamonto.
Bupati Boltim, Sehan Landjar menyampaikan terima kasih, serta puji syukur kepada Allah SWT, atas apresiasi yang diberikan jajaran BPK Provinsi Sulut yang telah melakukan pembinaan, sehingga Boltim berhasil meraih predikat WTP.
“Terima kasih kepada jajaran BPK RI, yang terus melakukan pembinaan secara berkala terhadap laporan keuangan pemerintah, dan SKPD yang telah bekerja keras, begitu juga DPRD atas pengawalan pengeloaan keuangan daerah,” ungkap eyang sapaan akrab Bupati Boltim
Lanjutnya juga, ia menilai dari setiap tahun terjadi peningkatan kinerja yang ditandai dengan raihan WTP atas pemeriksaan akuntabilitas keuangan Pemkab Boltim, dan sudah enam kali berturut-turut.
“Pengelolaan keuangan makin baik. Untuk itu tiap SKPD harus semakin meningkatkan kemampuannya. Meski ada temuan dan beberapa catatan, itu akan menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk perbaikan ke depannya,” ungkapnya
Ia juga menegaskan, akan terus menjalankan komitmennya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Upaya reformasi birokrasi akan terus digalakkan dalam rangka terwujudnya masyarakat Boltim yang lebih sejahterah.
Ketua BPK perwakilan Sulut Tangga Muliaman Purba mengapresiasi Bupati Boltim dan jajaran yang terus mempertahkan prestasi yang diraih selama ini.
“Opini merupakan pernyataan profesional yang diberikan BPK atas LKDP. Pemberian opini merupakan proses akhir dari proses pemeriksaan yang telah dilakukan,” kata
BPK sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan memeriksa pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah.
Ketua DPRD Boltim, Marsaoleh Mamonto menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Boltim yang sudah berhasil mengembangkan era keterbukaan dalam mengelola anggaran APBD-nya. “Ini menandakan Pemkab Boltim sudah mampu melaksanakan tatakelola keuangan daerah secara wajar, benar dan transparan. Kepada pengguna anggaran di masing-masing SKPD, ke depan kita berharap, agar dalam penggunaan keuangan harus tetap mengacu pada rujukan yang diatur oleh undang-undang serta ketentuan lainnya yang berlaku,” tambahnya
Meski demikian, tak bisa dipungkiri ada beberapa rekomendasi yang harus segera diperbaiki guna mempertahankan WTP pada penilaian laporan penggunaan keuangan daerah di tahun mendatang. (Adve)
