topikbmr.co, KOTAMOBAGU – Wakil Wali Kota Kotamobagu, Nayodo Koerniawan beserta pimpinan instansi terkait, melakukan pertemuan dengan sejumlah warga sekitar Pasar Senggol di eks RSUD Datoe Binangkang, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Senin (20/5/2019).
Pertemuan tersebut dilakukan karena adanya permintaan warga sekitar terkait pengelolaan Pasar Senggol yang tidak melibatkan mereka dalam struktur ke panitiaan.
Wakil Wali Kota usai pertemuan menjelaskan, persoalan ini hanya mis komunikasi antara warga dan panitia. Mereka mengira pengelolaan pasar senggol yang dibuat di eks RSUD Datoe Binangkang otoritasnya diberikan sepenuhnya kepada para pemuda.
“Pada intinya tidak seperti itu, pasar senggol dibuat disini oleh pemerintah untuk mengatur dan memberikan jaminan kepastian kepada para pedagang untuk tidak diintervensi oleh siapapun dalam proses pedagang memperoleh lapak,” tegasnya.
Menurut Wawali, aturan tersebut diterapkan agar tidak terjadi fluktuasi harga, karena pemerintah telah menetapkan harga satu lapak 1×2 meter hanya sebesar Rp450 ribu.
“Pemerintah berharap untuk sampai kepada pembelinya harganya juga seperti itu. Ini kalau dilepas akan bisa terjadi timbul calo-calo baru,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, pengaturan lokasi lapak pasar senggol sementara diuji kelayakan dan juga tetap akan melibatkan warga sekitar.
“Tetapi bukan masyarakat yang mengatur, karena ini dibawah kendali pemerintah,” ucapnya.
Adapun beberapa permintaan warga terkait pengelolaan pasar senggol yakni dalam segi perparkiran dan luapan. Namun kata Wawali, hal tersebut pemerintah tetap akan memberikan permintaan tetapi tidak sepenuhnya.
“Yang diberikan hanya sebagian, agar mereka juga bisa ikut bertanggungjawab dalam pengelolaan pasar senggol ini,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam pengamanan di lokasi pasar senggol nanti, Pemkot Kotamobagu akan melibatkan pihak kepolisian, anggota Satpol PP, serta masyarakat sekitar.
(Gufran)
