TOPIKBMR.NEWS KOTAMOBAGU – Ketua DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag, memimpin Rapat Paripurna mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, serta Pidato Presiden Republik Indonesia mengenai Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 Beserta Nota Keuangan.
Rapat paripurna tersebut dilaksanakan di gedung DPRD Kotamobagu pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Meiddy Makalalag mengatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk mendengarkan secara seksama kebijakan dan arahan Presiden terkait APBN 2025, yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan anggaran daerah.
“Rapat Paripurna ini dihadiri oleh anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Kotamobagu, serta jajaran Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. Kehadiran berbagai pihak ini mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan yang berkesinambungan,” kata Meiddy Makalalag.
Dalam pidatonya, Presiden RI menyampaikan sejumlah kebijakan strategis pemerintah pusat untuk tahun 2025, yang meliputi peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan perekonomian nasional.
Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memprioritaskan kesejahteraan rakyat.
Meiddy Makalalag berharap, dengan adanya arahan dari Presiden, seluruh pemangku kepentingan di Kota Kotamobagu dapat lebih memahami arah kebijakan nasional dan mengimplementasikannya dengan baik di tingkat daerah.
“Kita harus bersatu padu dan bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan, demi kesejahteraan masyarakat Kotamobagu dan kemajuan bangsa Indonesia,” tambahnya.
Rapat paripurna berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan penutupan oleh Ketua DPRD, yang mengajak semua pihak untuk terus mendukung dan mengawal pelaksanaan program pemerintah demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
