BOLTIM– Bupati Bolaang Mongondow Timur Sam Sachrul Mamonto membuka secara resmi kegiatan pelatihan manajemen kasus dan peningkatan standar layanan Perempuan dan Anak (PA), Senin 14 November 2022.
Selain membuka kegiatan, top eksekutif Boltim ini juga didaulat menjadi pemateri bagi para peserta pelatihan yang terdiri Aparat Penegak Hukum (APH), Kementerian Agama, Advokat, Psikolog, Camat serta OPD terkait lingkup Pemkab Boltim.
Lewat sambutannya Sachrul menyampaikan, kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah isu yang dihadapi semua negara termasuk Indonesia yang masih memiliki angka kasus yang cukup tinggi.
“Khusus kabupaten Boltim, sampai tahun 2022 tercatat ada 78 kasus yang terdiri dari 16 kasus kekerasan pada perempuan, dan 62 kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini tentunya menjadi keprihatinan kita bersama,” ungkapnya.
Menurutnya, saat ini masih ada ‘fenomena gunung es’. Artinya kasus yang terjadi bisa lebih tinggi dari pada yang dilaporkan.
“Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah pemerintah karena menjadi masalah dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Sachrul pun berharap lewat kegiatan yang digelar tersebut, akan mampu menjadi anak tangga bagi suksesnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sudah menjadi tanggungjawab bersama.
“Hendaknya seluruh komponen terkait mampu memberikan pelayanan prima dan mensinergikan kegiatan penanganan kasus dengan sosialisasi pencegahan kekerasan di kabupaten Boltim,” harapnya.
Lewat kesempatan ini, dirinya juga meminta semua lembaga terkait untuk dapat menyamakan persepsi dalam penyelesaian kasus sehingga dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan perempuan dan anak.
“Karena saya yakin ketika kita mampu bersinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan PPA saat ini, maka nanti kedepannya pasti akan dapat menekan angka kasus di kabupaten Boltim,” pungkasnya.
Kegiatan yang sedianya akan digelar selama dua hari ini, turut dihadiri Sekda Boltim Sonny Waroka, unsur pimpinan DPRD Boltim Medy Lensun dan Muhamad Jabir serta anggota DPRD Refly Lengkong.(*/43)
