Atasi Angka Putus Sekolah, Kemendikdasmen dan Pemprov Jabar Perkuat Sinergi

Kemendikdasmen-Gubernur Jabar
Kemendikdasmen-Gubernur Jabar

JAKARTA, TOPIKBMR.NEWS – Komitmen ini mengemuka dalam pertemuan antara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memperkuat sinergi untuk mengatasi sejumlah tantangan pendidikan, terutama tingginya angka putus sekolah dan kebutuhan revitalisasi sarana pendidikan di daerah tersebut.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyambut baik inisiatif tersebut sebagai langkah penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. “Saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Gubernur sudah hadir di Kementerian untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah,” ungkap Mendikdasmen.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut secara spesifik membahas dua isu utama. Menurutnya, pendekatan proaktif dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk implementasi kebijakan yang efektif.

“Ini satu pendekatan yang baik dari Pak Gubernur untuk mengoordinasikan dengan kami. Pertama terkait dengan fasilitas pendidikan di Jawa Barat yang masih memerlukan revitalisasi. Kedua terkait dengan siswa, seperti penyelesaian angka putus sekolah,” tutur Wamen Atip.

Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi menekankan urgensi peningkatan mutu pendidikan sebagai fondasi kemajuan ekonomi di wilayahnya. Ia menargetkan seluruh anak di Jawa Barat dapat menamatkan pendidikan hingga jenjang SMA atau SMK.

“Kami pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki keinginan agar anak-anak di Jawa Barat bersekolah sampai SMA atau SMK. Karena ini adalah bagian dasar untuk membangun paradigma kemajuan. Tidak mungkin sebuah daerah mengalami pertumbuhan ekonomi kalau masyarakatnya tidak bersekolah dengan baik,” jelas Dedi Mulyadi.

Kedua belah pihak sepakat bahwa sinergi yang harmonis akan memastikan kebijakan pendidikan nasional dapat diimplementasikan sesuai konteks dan kebutuhan daerah, khususnya di Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk dan siswa sangat besar.

“Kami sebagai Kementerian teknis dan juga Pemerintah Daerah akan senantiasa berkoordinasi dan bersinergi untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu untuk semua, termasuk di Jawa Barat,” tutup Wamen Atip.

Informasi Author

Tinggalkan komentar

Terkini

Follow